Dua Skenario Untuk Pembiayaan MotoGP 2017 Di Indonesia Oleh Pemerintah

Pemerintah terus mempersiapkan diri jelang menjadi tuan rumah MotoGP 2017. Satu hal yang sampai saat ini masih dalam pembahasan adalah terkait pembiayaan promotion fee sebesar 23,4 juta Euro.

Sejak resmi mengajukan diri jadi salah satu tuan rumah MotoGP 2017 pemerintah baru bisa mengeluarkan dana Rp 5 miliar. Jumlah tersebut tentu saja belum mencukupi karena Indonesia juga wajib membayar promotion fee sebesar 23,4 juta Euro (setara dengan Rp 355,3 miliar)

Angka tersebut untuk periode tiga musim sekaligus. Rinciannya adalah 7 juta Euro (Rp 106,3 miliar) untuk tahun 2017, 8 juta Euro (Rp 121,4 miliar) di musim 2018, dan sebesar 8,4 juta euro (Rp 127,5 miliar) untuk tahun 2019.

Di samping promotion fee, pemerintah juga dibebankan biaya renovasi Sentul yang diperkirakan menghabiskan dana sekitar Rp 150 miliar. Itu merupakan kewajiban yang harus segera dilakukan tahun 2016 karena berkaitan dengan infrastruktur penyiapan dari MotoGP.

Menyadari dana yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan balap motor dunia itu tidak sedikit, pemerintah mulai mencari sejumlah opsi yang bisa meringankan anggaran.

Bersama Kementerian terkait seperti Kementrian Sekretaris Negara (KemenSetneg), Sekretaris Kabinet (Sekab), Kementrian Keuangan (Kemenkeu), BPKP, Kementrian Pekerjaan Umum (KemenPU), dan Kantor Staf Presiden (KSP), Kemenpora melakukan rapat pada Rabu (16/12/2015) malam.

Di dalam rapat tersebut ada sejumlah pembahasan, selain masalah Keppres (payung hukum) yang masih dikejar untuk bisa diterbitkan segera, juga masalah pembiayaan.

Terkait masalah pembiayaan, Gatot mengatakan di dalam rapat diputuskan dua skema yang bisa digunakan untuk pembayaran promotion fee. Skenario pertama menggunakan dana APBN namun belum dipastikan siapa yang bakal bertanggung jawab, sementara skenario kedua adalah nama event dikomersialisasikan.

"Masalah MotoGP sampai tadi malam yang masih menjadi pembahasan adalah soal pembiayaan. Jadi ada dua skema pembiayaan, pertama itu menggunakan dan APBN tapi belum diputuskan siapa yang bertanggung jawab. Karena Kemenpora tahun 2016 baru anggarkan sebesar Rp 5 miliar, dan itu baru sebatas uang muka. Selebihnya masih belum seperti promotion fee dan renovasi Sentul," kata Gatot.

"Skenario yang kedua adalah membuat kegiatan itu dikomersialisasikan. Artinya, nama bisa saja international 2017 bla…bla..bla, tergantung nama company saat bidding yang bisa mampu membeli event itu. Nanti tahun 2018 beda lagi, atau dengan company yang sama juga seperti itu. Jadi nama Sentul itu ditanggalkan," paparnya.

Gatot mengatakan jika penanggalan nama Sentul sudah melalui persetujuan dengan Pengelola Sirkuit Sentul Tinton Soeprapto. "Dua hari yang lalu saya sudah bertemu Tinton, dan dia tidak keberatan untuk melepas nama Sentul, karena itu lazim di luar negeri, mereka jual kepada pihak swasta," ungkap Gatot.

Gatot pun berharap keputusan skema pembiayaan promotion fee ini bisa selesai cepat. Rencananya Kemenpora dan kementerian terkait akan melakukan rapat kembali pada Jumat (18/12) pagi.

"Besok pagi kami rapat lagi seharian, full team seperti kemarin malam, moga-moga selesai cepat. Supaya pekan depan hasilnya bisa dikirimkan kepada Presiden RI (Joko Widodo) dan dibahas di internal Istana,” pungkasnya.