17 December 2015

Pimred Metro Tv Di Tuntut Setya Novanto Karena Pemberitaan Miring Tentang Dirinya


Pemberitaan yang dianggap miring dan menyudutkan Setya Novanto menjadi bahan aduan yang disampaikan pengacaranya Razman Nasution kepada pihak kepolisian. Laporan tersebut sudah sampai di meja Bareskrim Mabes Polri, Senin (14/12/2015).

Pengacara Novanto, Razman Nasution mengatakan pihak yang dilaporkan atas perkara kliennya adalah Pemimpin Redaksi Metro TV Putra Nababan. Menurut dia, terlapor sudah melakukan perbuatan nama baik dan fitnah melalui elektronik terhadap kliennya Setya Novanto.

Menurut dia, pemberitaan yang dimaksud adalah ketika kliennya disebut-sebut sebagai pihak yang ikut terlibat untuk melobi Jepang terhadap pembelian pesawat amphibi kepada Indonesia. Meski pun, kiliennya pernah bertandang ke Jepang dan bertemu sejumlah pejabat tinggi tetapi tak bertujuan menjadi juri lobi untuk pembelian pesawat amphibi. “Saya lihat Metro TV ini sengaja mencemarkan Pak Novanto,” ujarnya.

Pimpinan Redaksi Metro TV, Putra Nababan menyayangkan kuasa hukum Novanto atas pelaporan tersebut. Namun demikian dia tetap menghormati atas pelaporan Novanto dan tetap akan mengikuti proses hukum yang akan ditindaklajuti pihak kepolisian.

Menurut dia, semestinya DPR memahami aturan berlaku berkaitan dengan pers apalagi DPR sebagai lembaga yang sudah sekian tahun melebur kepada media. Semestinya, menurut Putra, pihak Novanto mengajukan keberatan atas pemberitaan yang dimaksud karena dinilai tidak akurat, menanyakan tentang hak jawab.

Dia menambahkan upaya mengirim surat sebagai bentuk protes misalnya tak pernah dilakukan pihak Novanto. Hanya saja dalam kasus ini, lanjutnya, secara tiba-tiba pengacara Novanto melaporkan secara spontan atas pemberitaan Metro TV dianggap merugikan. “Tidak dilakukan apakah menghubungi reporter kami, atau menulis surat atau menghubungi kami atau meminta hak jawab tidak dilakukan, tetapi ujuk-ujuk melaporkan,” katanya.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) Asep Komarudin mengatakan Setya Novanto seharusnya menggunakan mekanisme penyelesaian pemberitaan sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Pers. Sikap ini justru terkesan “menyikat” semua pihak yang dianggap menyerangnya adalah sebagai tindakan yang tidak dewasa dalam bernegara dan akan menjadi efek buruk dicontoh oleh pejabat negara lainya.

LBH Pers menyatakan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 31.PUU-XIII.2015 bahwa pencemaran nama baik terhadap pegawai atau pejabat negara adalah delik aduan, maka yang seharusnya melaporkan adalah Setya Novanto sendiri bukan diwakili oleh kuasa hukumnya. LBH pers menegaskan, jika pelaporan ini dilanjutkan oleh kepolisian maka akan menjadi dereta panjang kriminalisasi terhadap kebebasan pers di Indonesia.

“Kebebasan pers merupakan condition sine qua non bagi terwujudnya demokrasi dan negara yang berdasarkan atas hukum. Karena tanpa kebebasan pers maka kemerdekaan menyatakan pikiran dan berpendapat yang sudah dijamin dalam UUD 1945 menjadi sia-sia,” ujarnya
Load disqus comments

0 komentar